Dalam nama Indonesia ini tidak ada nama keluarga dan patronimik, dan orang tersebut harus dipanggil dengan nama pemberian Ganjar.
Ganjar Pranowo (lahir 28 Oktober 1968) adalah seorang politikus Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah antara tahun 2013 dan 2023.
Ia adalah anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang berhaluan nasionalis.
Ia merupakan calon presiden pada pemilu Indonesia 2024, mendampingi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia, Mahfud MD.
Sebelumnya, ia mewakili Jawa Tengah sebagai legislator nasional di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama dua periode – 2004–2009 dan 2009–2013.
Dia digambarkan sebagai orang yang populis-kiri.
Ganjar Pranowo Situs web ganjarpranowo.com
Ganjar Pranowo lahir Ganjar Sungkowo pada tanggal 28 Oktober 1968, sebagai anak kelima dari enam bersaudara dari sebuah keluarga di sebuah desa di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, dari pasangan S. Pamudji Pramudi Wiryo (1930–2017), seorang polisi, dan Sri Suparni (1940–2015), seorang ibu rumah tangga.
Saudara laki-lakinya adalah Pri Kuntadi, Pri Pambudi Teguh (lahir 1961), dan Joko Prasetyo, serta saudara perempuannya adalah Prasetyowati dan Nur Hidayati.
Ayahnya ikut serta dalam operasi pemberantasan pemberontakan, termasuk penumpasan pemberontak PRRI.
Pamudji merupakan anak dari Mangku Wirono yang merupakan anak dari Danu Wiyono yang merupakan cucu dari Kanjeng Raden Tumenggung Mandoyo Nagoro yang mempunyai seorang putra bernama Raden Mas Abdullah yang mempunyai garis keturunan yang sama dengan Sunan Kalijaga.
Ibu Ganjar memiliki toko kelontong dan menjual bensin di depan toko, dan juga memberikan jasa sebagai penjahit.
Ia kemudian menikah dengan Pamudji dan mempunyai enam orang anak, termasuk Ganjar yang merupakan anak bungsu, dan terus berjualan bensin bersama Ganjar.
Nama lahir Ganjar, Ganjar Sungkowo, artinya "pahala setelah kesulitan/kesedihan (Sungkowo)".
Namun, ketika ia masuk sekolah, nama keduanya diubah menjadi Pranowo karena orang tuanya khawatir anaknya akan “selalu berkubang dalam musibah dan kesusahan” jika tetap menjadi Sungkowo.
Pendidikan
Karena tugas ayahnya, keluarganya sering berpindah-pindah, termasuk ke Kutoarjo tempat Ganjar bersekolah SMP di SMPN 1 Kutoarjo.
Untuk SMA, ia bersekolah di sekolah swasta di kota Yogyakarta.
Saat SMA, ia aktif dalam kegiatan kepanduan.
Menjelang akhir sekolah menengah atas pada akhir tahun 1980-an, ayahnya pensiun dari dinas kepolisian, memaksa ibunya membuka toko kelontong dan menjual bensin di pinggir jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Universitas
Setelah lulus SMA, ia melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) bergengsi di Yogyakarta. Semasa di UGM, Ganjar aktif dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia yang dikenal dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
GMNI saat ini berafiliasi dengan PDI-P.
Selama kuliah di UGM, Ganjar mengaku sempat mengambil cuti dua semester karena tidak punya uang untuk membayar biaya kuliah.
Beliau lulus dengan gelar sarjana hukum pada tahun 1994 dengan penguji tesis Profesor Nindyo Pramono.
Ganjar pernah terlibat demonstrasi mahasiswa semasa kuliah.
Ia sering memprotes kebijakan pemerintah dan universitas.
Ganjar bersama teman-teman sekelasnya dari program pascasarjana.
Ganjar juga meraih gelar pascasarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, lulus dari program Magister Ilmu Politik.
Karir awal
Setelah lulus, Ganjar pindah ke Jakarta untuk menekuni pekerjaan.
Ia mendapatkan pekerjaan di sektor minyak dan gas, bekerja di PT Prakarsa Pramandita sebagai petugas konsultan pengembangan sumber daya manusia.
Ia juga bekerja di perusahaan lain, termasuk PT Prastawana Karya Samitra dan PT Semeru Realindo Inti, sebelum terjun ke dunia politik.
Aktif di GMNI dan mengagumi presiden pendiri Indonesia Sukarno, Ganjar pada tahun 1996 secara alami bergabung dengan Partai Demokrat Indonesia (PDI), yang dibentuk dengan inti Sukarnois.
Tahun yang penting bagi PDI dan Pranowo, partai tersebut dilanda konflik internal antara pendukung Suryadi, yang tunduk pada pemerintahan otoriter Presiden Suharto, dan putri Sukarno, Megawati Sukarnoputri, yang memberontak melawan penaklukan politik.
Dia kemudian menciptakan sempalan, PDI-P, yang versi lengkapnya berarti fraksi pemberontak PDI.
Pranowo, seorang Sukarnois yang bersemangat, mendukung Megawati dan perlawanan PDI-P, yang akhirnya membawanya memilih karir di bidang politik.
Hingga pengunduran diri Soeharto pada tahun 1998, sulit bagi politisi anti-pemerintah untuk mempertahankan pekerjaan harian mereka dan mereka tidak disukai.
Karena ayah Ganjar adalah seorang polisi dan saudara laki-lakinya adalah seorang hakim, langkah politiknya juga meresahkan keluarganya yang bekerja di pemerintahan karena rezim Orde Baru Soeharto membutuhkan kesetiaan dari pejabat negara yang harus mendukung Partai Golkar yang dipimpin oleh presiden yang otoriter.
Ganjar menyaksikan langsung peristiwa maut 27 Juli 1996 ketika gerombolan polisi dan tentara berpakaian sipil menyerbu markas PDI.
Serangan tersebut dimaksudkan untuk mengintimidasi dan mematahkan semangat gerakan anti-pemerintah yang dipimpin oleh Megawati terhadap tindakan keras tidak demokratis yang dilakukan Suharto terhadap kebebasan politik.
Pengalaman tersebut semakin menguatkan pilihan Ganjar untuk terjun ke dunia politik melalui gerakan Megawati.
Karir legislatif
Setelah bertahun-tahun bekerja untuk konsolidasi PDI-P setelah transisi menuju demokrasi tahun 1998, Ganjar pada tahun 2004 resmi memasuki pelayanan publik sebagai legislator nasional di Jakarta.
Berwajah segar, sederhana, dan pandai bicara, mantan mahasiswa pengunjuk rasa Ganjar dengan cepat menjadi populer sebagai politisi yang memiliki bakat berbicara kepada publik dan media.
Potret resmi Ganjar Pranowo sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2004.
Setelah mendapat masukan dari rekan-rekan profesional yang tergabung dalam gerakan PDI Perjuangan pada tahun 1990-an seperti Pramono Anung yang kini menjabat Sekretaris Kabinet dan Hasto Kristianto yang kini menjabat Sekjen PDI Perjuangan, Ganjar memutuskan mencalonkan diri sebagai Wakil Rakyat.
kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pemilu parlemen tahun 2004.
Namun, dia tidak menang.
Untungnya, pendukung PDI-P yang berhasil merebut kursi DPR mewakili daerah pemilihannya di Jawa Tengah-7 mendapat penugasan duta besar sebelum DPR mulai duduk pada tahun 2004 dari Megawati, yang menjabat presiden dari tahun 2001 hingga 2004.
Megawati, sebagai ketua umum PDI-P, saat itu menugaskan Ganjar pada kursi yang kelak menjadi batu loncatan politiknya.
Pada masa jabatan pertamanya sebagai anggota DPR pada 2004 hingga 2009, Ganjar pernah ditugaskan di komisi yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan.
Karena kekalahan Megawati pada pemilu presiden 2004, PDI-P menjadi oposisi pada periode pertama Ganjar.
Hal ini memberinya landasan untuk menyerang kebijakan pemerintah mengenai kehutanan pada saat sektor ini salah dikelola dan dikenal karena praktik korupsi di departemen yang mengelolanya dan bersinar sebagai politisi yang pandai berbicara.
Selain itu, ia juga ditugaskan memimpin Pansus RUU Parpol sehingga memberikan kesempatan lebih besar bagi dirinya untuk menunjukkan kepiawaian politiknya.
Dengan profil yang jauh lebih tinggi dibandingkan pemilu pertamanya pada tahun 2004, Ganjar sukses mempertahankan kursi DPR pada pemilu 2009.
Pada masa jabatan keduanya, Ganjar memimpin pansus perubahan RUU Peran dan Fungsi Legislatif sekaligus menjabat di komisi yang membidangi urusan dalam negeri, otonomi daerah, pelayanan publik, reformasi birokrasi, pemilu, pertanahan, dan agraria.
reformasi—yang semuanya memberinya lebih banyak platform untuk membangun reputasinya.
PDI-P terus menjadi oposisi pada periode 2009-2014, dan hal ini merupakan berkah tersembunyi bagi politisi yang sedang naik daun dan fasih seperti Ganjar.
Saat pemerintah dilanda kontroversi terkait krisis keuangan global 2008-2009, Ganjar mencuri perhatian.
Ia dikenal masyarakat sebagai anggota Panitia Penyelidikan Khusus Dana Talangan Bank Century untuk pihak oposisi, sehingga memberinya kesempatan untuk menyampaikan ketidakpuasan masyarakat atas kebijakan pemerintah terhadap bank-bank tertentu.
Di tengah kesibukannya berpolitik, ia menyelesaikan studi pascasarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2013.
Gubernur Jawa Tengah
Setelah sembilan tahun di parlemen sebagai politisi oposisi yang vokal, terutama di komisi yang membawahi urusan dalam negeri, Ganjar mendapatkan popularitas dan juga wawasan tentang pemerintahan daerah meskipun ia langsung terjun ke politik nasional.
Dengan modalitas ini, ia bertujuan untuk kembali ke provinsi asalnya sebagai gubernur.
Ganjar gagal menyelesaikan masa jabatan keduanya di parlemen setelah ia memenangkan Pilgub Jawa Tengah 2013.
Ia menjalankan kampanye antikorupsi dengan slogan "mboten korupsi, mboten ngapusi" (tidak korupsi, tidak ada ketidakjujuran) terhadap petahana Bibit Waluyo, mantan jenderal yang menghadapi tuduhan korupsi.
Ganjar memenangkan pemilu dengan perolehan suara pluralitas sebesar 48,82%.
Masa jabatan pertamanya (2013–2018) ditandai dengan upaya populisnya dalam memperkenalkan pendidikan dasar gratis, membangun infrastruktur publik, memberdayakan petani kopi di provinsi tersebut, dan meningkatkan program pengentasan kemiskinan.
Semua itu membuatnya punya peluang bagus untuk mempertahankan posisinya di Pilgub Jateng 2018.
Reformasi ekonomi
Pada masa kepemimpinannya sebagai gubernur, Ganjar memberlakukan reformasi pinjaman pembiayaan dari Bank Jateng untuk UMKM dengan produk KUR Mitra 25 dikenakan bunga 7 persen per tahun, sedangkan Mitra 02 sebesar 2 persen, tanpa agunan, dan biaya administrasi.
Saat diluncurkan, bunga pinjaman merupakan yang terendah di Indonesia; kini model tersebut direplikasi oleh pemerintah daerah lain di seluruh tanah air dan bahkan mendapat perhatian dan apresiasi dari Presiden Joko Widodo.
Ganjar melakukan terobosan dengan mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang berjumlah lebih dari 40.000 di lingkungan Pemprov Jateng untuk membayar zakat (berdasarkan PP No. 14 Tahun 2014, Inpres No. 3 Tahun 2014, dan imbauan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo).
Pendapatan setiap ASN dipotong langsung sebesar 2,5 persen.
Bulanannya terkumpul Rp 1,6 miliar yang digunakan untuk bantuan bencana, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), pendidikan dan pesantren, masjid, kesehatan, dan lain-lain.
Reformasi antikorupsi
Pada tahun 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Ganjar atas konsistensi pemberitaan korupsi dan gratifikasi.
Pengakuan tersebut berkat dedikasi Ganjar dalam mengendalikan pemberian gratifikasi baik kepada gubernur maupun pejabat Pemprov Jateng.
Kini, budaya parsel lebaran bahkan sudah tidak ada lagi di Pemprov Jateng.
Reformasi lainnya
Pada tahun 2016, Ganjar mencanangkan program pembentukan desa tangguh bencana.
Targetnya pada tahun 2018 seluruh 2204 desa rawan bencana di Jawa Tengah menjadi tangguh bencana.
Ganjar turut membentuk 100 desa mandiri yang sebagian besar berada di wilayah yang berpotensi menjadi destinasi wisata dan menyalurkan sumber daya alam untuk pengembangan masyarakat.
Di bidang kesehatan, Ganjar telah merencanakan pembangunan rumah sakit modern berstandar internasional di MAJT (Masjid Agung Jawa Tengah).
Selain itu, Ganjar Pranowo juga mencanangkan program “Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng” yang digagasnya sejak awal masa pemerintahannya.
Ganjar juga membawa kartu tani pada masa pemerintahannya.
Kartu-kartu tersebut berisi data identitas petani, luas lahan, jenis tanaman, dan kebutuhan pupuk.
Di luar petani, tidak ada orang yang memiliki akses terhadap pupuk bersubsidi, sehingga menghilangkan kejahatan dan penyalahgunaan wewenang.
Presiden Jokowi kemudian mengapresiasi dan menjadikan kartu tani sebagai program nasional.
Ganjar mencalonkan diri kembali pada tahun 2018 dengan strategi memperluas bank suaranya yang berbasis nasionalis dengan memasukkan Muslim konservatif melalui cawapres muda dari Partai Persatuan Pembangunan Islam (PPP) – Taj Yasin Maimoen.
Yasin, yang baru berusia 35 tahun pada tahun 2018 dan menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, adalah putra ulama berpengaruh Maimoen Zubair yang sekolah Islamnya mempengaruhi daerah-daerah di mana PDI-P lemah.
Strategi penjangkauan Muslim ini membuahkan hasil dengan kemenangan sebesar 59%, namun hal ini juga memicu penurunan di wilayah-wilayah yang kurang Islami, yang merupakan basis pendukung PDI-P.
Ganjar bahkan kalah melawan penantangnya, mantan Menteri Energi Sudirman Said di Kabupaten Purbalingga yang ia wakili sebagai legislator nasional.
Pandemi covid-19
Di masa pandemi virus corona di Indonesia, Ganjar menyatakan akan menyiapkan Taman Makam Pahlawan bagi para tenaga medis yang meninggal akibat virus corona.
Pernyataan itu menanggapi kasus penolakan warga terhadap pemakaman perawat RSUD Dr Kariadi Semarang yang meninggal karena virus tersebut.
Pernyataan tersebut menuai kritik; ada pula yang merasa seharusnya dia lebih memperhatikan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk melindungi tenaga medis; daripada berbicara tentang kuburan.
Atas kritik tersebut, Ganjar menyebut pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk mengkritik adalah demi kepentingan politik.
Masa jabatan keduanya ditandai dengan kepemimpinannya yang aktif selama pandemi COVID-19, termasuk seringnya ia turun ke lapangan untuk mengelola distribusi bantuan medis dan paket makanan bagi masyarakat yang terkena dampak.
Upaya populis tersebut memperkuat reputasinya sebagai politisi pro-rakyat dan membuka jalan baginya untuk menjadi politisi paling elektabel di PDI-P pada Pilpres 2024.
Kontroversi
Suap jembatan timbang
Ganjar pada 27 April 2014 menarik perhatian publik ketika ia mengungkapkan kemarahannya kepada petugas setempat yang memeras pengemudi truk saat inspeksi mendadak di jembatan timbang Subah di Kabupaten Batang.
Ganjar mengatakan, ia melihat langsung beberapa orang yang memberikan uang kepada petugas untuk menghindari denda resmi karena kelebihan berat badan.
Insiden Subah menghasilkan kebijakan untuk menutup jembatan timbang di Jawa Tengah mulai Mei 2014.
Namun, kebijakan ini menyebabkan Jawa Tengah kehilangan pendapatan dan para anggota dewan provinsi mengkritik kebijakan tersebut sebagai tindakan merugikan diri sendiri demi popularitas.
Penutupan jembatan timbang juga tidak diikuti dengan evaluasi resmi terhadap tugas dan fungsi pegawai pemerintah di jembatan timbang.
Pukulan balik kebijakan ini menyebabkan pembalikan.
Kasus sengketa Semen Indonesia
Ganjar menjadi sasaran protes para petani yang menolak izin lingkungan kegiatan perusahaan semen nasional Semen Indonesia Group di Kabupaten Rembang melalui aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan Jakarta.
Sejak tahun 2015, warga mencoba menolak pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng Rembang dengan mengambil tindakan hukum dan mengadakan demonstrasi mulai dari berkemah di lokasi proyek hingga aksi simbolis penyemenan kaki mereka di Jakarta.
Masyarakat akhirnya berhasil membatasi aktivitas pembangunan pabrik semen tersebut setelah Mahkamah Agung pada 2 Agustus 2016 mengeluarkan putusan uji materi yang membatalkan izin lingkungan.
Meski putusan pengadilan melarang penambangan dan pengeboran cekungan air tanah di kawasan pegunungan Kendeng, Ganjar pada 9 November 2016 mengeluarkan izin baru dengan hanya mengubah nama perusahaan dari Semen Gresik menjadi nama induknya Semen Indonesia.
Menurutnya, keputusan pengadilan tidak menghentikan pembangunan pabrik.
Oleh karena itu, pendirian pabrik Semen Indonesia harus terus dilanjutkan.
Di tengah desakan warga agar pabrik tersebut ditutup setelah adanya keputusan Mahkamah Agung, Pranowo menyatakan bahwa pemerintahannya hanya akan melakukan hal tersebut atas perintah pemerintah pusat.
Namun, Presiden mengatakan penyelesaian tersebut merupakan tanggung jawab provinsi dan pemerintah pusat tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin pabrik semen milik perusahaan negara.
Karena mendapat tekanan berat dari masyarakat, Ganjar pada 17 Januari 2017 membatalkan adendum sebelumnya dan memutuskan untuk menunda proses pendirian pabrik di Rembang hingga keluarnya surat keputusan izin penyesuaian dengan keputusan Mahkamah Agung.
Namun izin baru dengan sedikit perubahan pada cakupan geografis pabrik diterbitkan kembali pada 23 Februari 2017.
Penggunaan media sosial
Sebelum dan semasa menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar diketahui menggunakan aplikasi media sosial Twitter untuk berkomunikasi dengan masyarakat.
Saat pelantikan penjabat kepala daerah, dia meminta para pejabat aktif di media sosial agar cepat menerima keluhan warga dan menyikapi serta mengetahui informasi terkini dari daerahnya masing-masing.
Menurut Ganjar, melalui media sosial, ia bisa mendengarkan masukan, kritik, bahkan mendengar protes dari masyarakat yang tidak menyukai kebijakannya dalam memimpin Jateng.
Kampanye presiden 2024
Jelang Pilpres 2024 yang akan berlangsung pada Februari 2024, Ganjar banyak menjadi bahan spekulasi media mengenai maju atau tidaknya ia mencalonkan diri sebagai presiden.
Dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh New Indonesia Research & Consulting, Pranowo memperoleh 20,5% suara, dan Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden tahun 2019, Prabowo Subianto, berada di urutan kedua dengan 16,7%.
Hal ini berdampak pada meningkatnya ketegangan dengan Puan Maharani dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu ( Bappilu ) PDI Perjuangan Bambang Wuryanto.
Puncaknya pada tahun 2021, saat Ganjar tak diundang dalam acara penting PDIP di Jawa Tengah.
Pada 19 Oktober 2022, ia menyatakan kemungkinan mencalonkan diri dalam Pemilihan Presiden Indonesia 2024.
Para pendukung tidak resminya berspekulasi bahwa Megawati Soekarnoputri telah memberikan izin dan persetujuannya untuk mencalonkan diri sebagai presiden, bukan Puan.
Ia resmi diumumkan sebagai calon PDI-P pada 21 April 2023.
Pada 19 September, Ganjar tampil di 3 Bacapres Bicara Gagasan episode Mata Najwa yang disiarkan langsung dari Universitas Gadjah Mada.
Ia mengungkapkan tujuh strategi kampanyenya untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia yang terdiri dari pembangunan sumber daya manusia, stabilisasi harga pokok, penguatan jaring pengaman sosial, hilirisasi industri agar menjadi kelas dunia, peningkatan nilai infrastruktur yang telah dibangun pemerintah, dan mengembalikan alam Indonesia ke keadaan yang lebih baik.
Kehidupan pribadi
Ganjar menikah dengan Siti Atiqoh Supriyanti, putri dari Akhmad Musodik dan Astuti Supriyadi.
Akhmad adalah tokoh Nahdlatul Ulama asal Purbalingga, Jawa Tengah, dan merupakan anak dari Kyai Hisyam Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Roudlotus Sholihin di Dusun Sokawera, Desa Kalijaran, Karanganyar.
Mereka bertemu pada tahun 1994 dan menikah pada tahun 1999 dan dikaruniai seorang putra, Muhammad Zinedine Alam Ganjar, lahir pada tahun 2001 dan lulus dari SMAN 3 Semarang, Jawa Tengah pada tahun 2020 dan kini menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada.
Ibu Ganjar, Sri Suparni, dirawat di Rumah Sakit Umum Dr. Sardjito, pada tanggal 26 Februari 2015, di mana ia meninggal di sana pada dini hari tanggal 28 Maret karena komplikasi pada usia 75 tahun.
Ayahnya, Parmudji, juga dirawat di rumah sakit.
dirawat di rumah sakit yang sama pada 21 Februari 2017, di mana ia meninggal di sana pada 3 April karena usia tua dan komplikasi pada usia 87 tahun.
Semoga bermanfaat.
