Abdul Muhaimin Iskandar (lahir 24 September 1966), biasa disingkat menjadi Muhaimin Iskandar, meskipun juga dikenal sebagai Cak Imin atau Gus Imin, adalah seorang politikus Indonesia, menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sejak tahun 2019, dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat.
Sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 1999 hingga 2009, Menteri Tenaga Kerja pada tahun 2009 hingga 2014, dan Wakil Ketua MPR pada tahun 2018 hingga 2019.
Beliau mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pilpres Indonesia 2024, sebagai cawapres Anies Baswedan.
Muhaimin Iskandar Situs web cakimin.com _
Lahir di Jombang, Jawa Timur, beliau menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Indonesia (UI).
Ia memasuki dunia politik pada saat jatuhnya Presiden Soeharto pada akhir tahun 1990an.
Ia terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 1999, sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Ia dekat dengan presiden dan pendiri PKB Abdurrahman Wahid, dan terpilih sebagai ketua PKB pada tahun 2005.
Setelah bekerja di beberapa organisasi, karir pemerintahannya dimulai ketika ia terpilih dan menjadi wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 1999 hingga 2009.
Ia kemudian juga menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi antara tahun 2009 hingga 2014, di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Ia sudah empat kali terpilih menjadi anggota DPR, meski baru menjabat tiga periode penuh.
Masa muda
Iskandar lahir pada tanggal 24 September 1966 di kota Jombang, Jawa Timur.
Ayahnya Muhammad Iskandar adalah seorang guru di Pesantren Mamba'ul Ma'arif.
Ibunya Muhasonah Iskandar kemudian menjadi pemimpin pesantren tersebut.
Sejak kecil, ia dekat dengan presiden kelak Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur.
Menurut Muhaimin, ia mengenal Gus Dur sebagai guru dan pedagang kacang, dan Gus Dur pernah mengajarinya bermain sepak bola.
Saat memperingati wafatnya Gus Dur pada tahun 2016, Iskandar dalam editorial majalah Tempo bercerita tentang ayahnya yang menguburkan seorang Muslim abangan, menjadikannya sebagai contoh perilaku yang manusiawi.
Muhaimin menambahkan, tulisan itu “membuat ayahnya terkenal”.
Ia dan Gus Dur mempunyai hubungan kekerabatan yang jauh, dan Iskandar sering digambarkan sebagai keponakan Gus Dur.
Pendidikan
Iskandar menyelesaikan sekolah menengah pertama sederajat di salah satu madrasah negeri di kampung halamannya ( Madrasah Tsanawiyah Negeri Jombang ), lulus pada tahun 1982.
Ia melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta (sederajat SMA) yang lulus pada tahun 1985.
Selama dua periode ini, ia juga mengajar di pesantren tempat ayahnya menjadi guru.
Mendaftar di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada tahun 1985, ia belajar di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas tersebut.
Tesisnya berjudul Perilaku Kapitalis Masyarakat Santri : Telaah Sosiologi tentang Etos Kerja Masyarakat Desa di Jawa Timur, dan ia lulus dengan gelar sarjana pada tahun 1992.
Beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Indonesia, mempelajari manajemen komunikasi mulai tahun 1996.
Beliau lulus pada tahun 1998 dengan gelar master.
Selama dan setelah masa studinya, ia menjadi bagian dari beberapa organisasi kemahasiswaan, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) di mana ia menjabat sebagai presiden antara tahun 1994 dan 1997, ketua korps mahasiswa ilmu sosial (1989) dan anggota OSIS fakultasnya (1990) selain menjadi presiden PMII cabang Yogyakarta (1990–1991).
Ia juga anggota Komite Nasional Pemuda Indonesia (Komite Nasional Pemuda Indonesia) di mana ia menjabat sebagai wakil presiden cabang Yogyakarta.
Semasa kuliah, ia dikenalkan dengan tokoh-tokoh seperti Tjahjo Kumolo (saat itu Presiden KNPI) dan Susilo Bambang Yudhoyono.
Karir awal
Sebelum terjun ke dunia politik, Iskandar bekerja di beberapa organisasi termasuk antara dan selama kuliah.
Setelah menyelesaikan studinya ia pindah ke Jakarta dan bekerja di Institut Studi Islam dan Sosial sebagai sekretaris, Lembaga Pendapat Umum (Lembaga Opini Publik yang didirikan oleh Gus Dur) sebagai kepala divisi penelitian, dan aktif dalam Forum Demokrasi yang merupakan masa yang keras.
kritik terhadap Presiden Soeharto saat itu.
Ia kemudian bersama Eros Djarot mendirikan tabloid Detik, di mana ia menjabat sebagai kepala penelitian dan pengembangan hingga publikasinya dikecam.
Ia juga sempat bekerja di Helen Keller International.
Karir politik
Pemerintahan Orde Baru, di bawah Suharto, menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari Partai Persatuan Pembangunan dan membatasi kehadiran Islam dalam politik sambil mempromosikan kehadiran budayanya.
Oleh karena itu, pada tahun 1984 organisasi tersebut menarik diri dari politik praktis.
Menurut Iskandar, ia pernah diinterogasi bersama seluruh kelasnya di Madrasah Tsanawiyah ketika mereka membahas kekayaan Soeharto.
Saat krisis keuangan Asia, Iskandar menjabat sebagai Ketua PMII sejak 1994.
Nahdlatul Ulama mengangkatnya sebagai bagian dari tim asistensi pembentukan Partai Kebangkitan Bangsa.
Peran Iskandar adalah menyiapkan anggaran dasar partai.
Ia juga diangkat sebagai sekretaris jenderal partai.
Setelah jatuhnya Suharto, partai baru ini berpartisipasi dalam pemilu 1999 dan memenangkan 12,6% suara nasional, memperoleh 51 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan menjadi kelompok terbesar ketiga di belakang PDI-P dan Golkar.
Wakil Ketua DPR
Beberapa minggu setelah terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ia menjadi wakil ketua DPR pada usia 33 tahun, salah satu yang termuda dalam sejarahnya.
Jabatannya meliputi sektor industri, perdagangan dan pembangunan.
Pada masa jabatan pertamanya, ia juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB.
Koalisi PKB di MPR kemudian mengantarkan Abdurrahman Wahid menjadi Presiden Indonesia ke-4 dalam pemungutan suara yang digambarkan The Economist sebagai "kejutan", mengalahkan Megawati Soekarnoputri 373 berbanding 313.
Kemudian, setelah terpilih kembali untuk masa jabatan keduanya pada pemilu 2004, ia akan terus menjabat setelah terpilih kembali bersama politisi koalisi lainnya, dengan Agung Laksono sebagai ketuanya.
Ia menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa kompetensi badan tersebut dalam hal legislatif dan anggaran sangat lemah, karena kurangnya staf ahli.
Perselisihan partai
2005–2006: Perselisihan kepemimpinan
Dalam kongres partai yang diadakan antara 16 dan 18 April 2005 di Semarang, Iskandar terpilih sebagai ketua baru Partai Kebangkitan Bangsa, menggantikan Alwi Shihab.
Ia meraih 304 dari 382 suara secara aklamasi, bersama pesaingnya seperti Ali Masykur Musa, Saifullah Yusuf, dan Mohammad Mahfud.
Yang terakhir menyatakan bahwa pemungutan suara itu "melanggar hukum", dan posisi Iskandar tidak sah.
Kasus ini dibawa ke pengadilan, dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenangkan versi kepemimpinan partai Iskandar pada bulan Agustus.
Beberapa pengamat politik mencatat bahwa Abdurrahman Wahid, yang tidak lagi menjadi presiden meski masih berpengaruh, mengunjungi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mungkin menyebabkan dia mempengaruhi keputusan pengadilan.
Terlepas dari itu, fraksi ulama lawan mengadakan kongres terpisah di Surabaya pada awal Oktober tahun itu.
Kongres ini memilih Choirul Anam sebagai ketuanya.
Mahkamah Agung juga menetapkan bahwa pemecatan Alwi Shihab tidak sah pada bulan November 2005, sehingga memperkuat klaim faksi ulama atas kepemimpinan partai.
Meskipun demikian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengakui faksi Iskandar sebagai sah pada bulan Maret 2006, diikuti oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada bulan Juni.
Fraksi ulama mengajukan banding ke Mahkamah Agung menyusul keputusan terakhir.
Mahkamah Agung mengambil keputusan sesuai dengan Kementerian dan Pengadilan Negeri, sehingga mengakhiri perpecahan pada bulan September 2006.
Fraksi ulama kemudian terpecah dan membentuk Partai Kebangkitan Bangsa Ulama.
2008: Konflik dengan Gus Dur
Pada tahun 2007, muncul rumor bahwa Iskandar berusaha mengambil alih posisi Gus Dur di partai tersebut dengan mengadakan kongres luar biasa.
Ia membantah keras hal tersebut sambil berkata, "Saya melawan Gus Dur? Siapa saya?!".
Setelah rapat internal pada bulan Maret 2008, ia dikeluarkan dari jabatan ketuanya, namun baik dia maupun Gus Dur tidak diperbolehkan memilih.
Tak lama kemudian, Iskandar membentuk fraksi dan membawa kasus ini ke pengadilan, lalu menggugat Gus Dur.
Mantan organisasinya, PMII, menyatakan dukungannya terhadap fraksinya.
Iskandar juga mencopot putri Gus Dur, Yenny Wahid, dari jabatannya sebagai sekretaris jenderal pada bulan April.
Sidang awal tidak dihadiri pengurus partai dari kedua fraksi.
Pada bulan Mei, fraksi Iskandar mendirikan kantor untuk pemilu mendatang, dan fraksi lawan melaporkannya ke polisi karena penyalahgunaan atribut partai.
Perwakilan kedua fraksi hadir saat pembagian nomor suara oleh KPU.
Perselisihan ini diselesaikan pada bulan Juli, ketika Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepemimpinan partai tetap seperti pada tahun 2005.
Pada tahun berikutnya, partai tersebut memperoleh 28 kursi (dibandingkan dengan 53 kursi pada tahun 2004) dari pemilu.
Pada tanggal 25 Desember, ia mencopot adik perempuan Gus Dur, Lily Wahid, dari partai, dengan alasan pelanggaran aturan internal.
Hanya beberapa hari kemudian, Gus Dur meninggal.
Iskandar membantah bahwa ia "mengkhianati" Gus Dur dalam pidatonya pada tahun 2014, mengklaim bahwa ia telah mengundurkan diri dari partai namun Gus Dur mengembalikan surat pengunduran dirinya.
Pada tahun yang sama, ia dilaporkan oleh keluarga Gus Dur karena menggunakan gambar mantan presiden dalam materi kampanye meskipun ada tuntutan untuk tidak melakukannya.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Di bawah kepemimpinannya, PKB mendukung terpilihnya kembali Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009.
Pada tahun yang sama, ia terpilih untuk masa jabatan ketiga di DPR.
Ia kemudian diangkat menjadi menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, sebagai menteri tenaga kerja dan transmigrasi.
Pada usia 43 tahun, ia menjadi menteri termuda di kabinet.
Karena jabatan tersebut, ia mengundurkan diri dari jabatannya di DPR, digantikan oleh sesama politisi PKB, Imam Nahrawi.
Kekayaan Iskandar dilaporkan sebesar Rp 1,6 miliar (US$170.000) pada bulan April namun ia melaporkan sebesar Rp 6,9 miliar (US$733.000) pada bulan November, dan ia mengatakan bahwa ia "tidak disiplin dalam melaporkan kekayaannya".
Pada bulan September 2010, kementeriannya melarang pembantu rumah tangga asal Indonesia untuk berangkat ke Malaysia, Kuwait atau Yordania menyusul terjadinya pelecehan terhadap pembantu rumah tangga Indonesia di Penang.
Ketika seorang pembantu rumah tangga dieksekusi di Arab Saudi tanpa sepengetahuan pemerintah Indonesia pada tahun 2011, ia juga menghentikan aliran pekerja rumah tangga Indonesia ke sana.
Ia menyatakan bahwa Indonesia akan meratifikasi Konvensi 189 Organisasi Perburuhan Internasional tentang Pekerja Rumah Tangga pada bulan Maret 2014.
Hingga September 2018, Indonesia masih belum meratifikasi konvensi tersebut.
Pada tahun 2014, ia menandatangani perjanjian dengan Arab Saudi tentang perlindungan pekerja rumah tangga.
Menyusul demonstrasi besar-besaran yang dilakukan pekerja di seluruh negeri pada bulan Oktober 2012, Iskandar membuat peraturan mengenai outsourcing, membatasinya pada 5 sektor yaitu pertambangan, katering, transportasi, kebersihan dan keamanan.
Hal ini diresmikan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012.
Ia dipanggil sebagai saksi dalam persidangan skandal korupsi yang melibatkan kementeriannya pada Februari 2012.
Ia juga sempat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi setahun sebelumnya terkait skandal yang sama.
Salah satu pihak yang terlibat menuduh Iskandar menuntut Rp 1,5 miliar melalui bawahannya.
Putusan pengadilan tidak menyatakan dia bersalah, dan dia tidak diselidiki sebagai tersangka.
kepresidenan Joko Widodo
Pada pemilu legislatif 2014, PKB memperoleh 9,04% suara nasional dan memperoleh 47 kursi di parlemen.
Pada bulan September tahun itu, Iskandar mendapatkan masa jabatan ketiga sebagai ketua partai.
Untuk pemilihan presiden, PKB di bawah Iskandar mendukung calon PDI-P Joko Widodo (Jokowi) yang menang dan menjadi presiden.
Pada Kabinet Kerja Jokowi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi diubah namanya menjadi Kementerian Tenaga Kerja dan Iskandar digantikan oleh Hanif Dhakiri.
Iskandar juga terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk keempat kalinya dengan meraih 116.694 suara.
Ia menolak mundur dari kursi legislatifnya, dan tidak ditempatkan di kabinet Jokowi.
Ia mengkritisi kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang dianggap menyusahkan nelayan Indonesia.
Penyelidikan lain yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai skandal suap di lingkungan kementeriannya menyebabkan keterlibatannya diselidiki.
Pada tanggal 26 Maret 2018, sebagai bagian dari peraturan baru tentang badan legislatif, ia diangkat menjadi salah satu dari tiga posisi wakil ketua MPR yang baru dibentuk.
pemilihan presiden 2019
Pada awal Februari 2016, anggota partainya telah mengusulkan agar ia mencalonkan diri sebagai cawapres pada pemilu 2019.
Hal ini diikuti oleh beberapa organisasi dan individu, mulai dari santri hingga kelompok nelayan dan anggota DPRD PKB.
Di Bekasi, beberapa spanduk muncul mempromosikan dia untuk pencalonan.
Ketika kejadian lain terjadi kemudian, Wakil Sekjen PKB Daniel Johan menyatakan bahwa spanduk tersebut dipasang oleh gerakan akar rumput.
Sementara pengamat dari Universitas Padjadjaran menilai Iskandar "terlalu percaya diri", Iskandar sendiri menyatakan pada 6 Maret 2018 bahwa ia "masih yakin Pak Jokowi akan meminta [dia menjadi cawapres]".
Joko Widodo pada bulan Maret 2018 mencatat bahwa ia masih menyiapkan kriteria untuk calon wakil presidennya, dan belum menetapkan satu kriteria pun.
Para pejabat Gerindra juga mempertimbangkan kemungkinan pasangan Prabowo Subianto–Muhaimin.
Hasil survei calon wakil presiden memberikan hasil yang bervariasi, dengan hasil LSI yang menempatkan Iskandar sebagai kandidat teratas untuk posisi tersebut.
Survei lain yang dilakukan pada tanggal yang sama juga mengemukakan pesaing lain seperti Agus Harimurti Yudhoyono, jika petahana Jusuf Kalla tidak disebutkan.
Pada tanggal 15 Maret 2018, Iskandar mengumumkan bahwa ia telah secara resmi melamar menjadi pasangan Joko Widodo untuk tahun 2019, dengan alasan kelebihannya sebagai daya tarik bagi pemilih Muslim.
Sehubungan dengan hal tersebut, ia mendirikan kantor JOIN (Jokowi-Muhaimin) pada bulan April 2018.
Pada bulan Agustus, Joko Widodo secara resmi mendeklarasikan Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presidennya.
Meski mengaku "terkejut", Iskandar menyatakan dukungannya terhadap pasangan tersebut, dan terus menggunakan akronim "JOIN" (sekarang Jokowi-Ma'ruf Amin).
Iskandar sendiri mencalonkan diri di pemilu legislatif, mencalonkan diri untuk masa jabatan kelima masih di dapil ke-8 Jawa Timur.
Ia memenangkan 149.916 suara dan mendapatkan kursi.
Ia kemudian diangkat menjadi wakil ketua DPR.
pemilu 2024
Pada 1 September 2023, calon presiden Anies Baswedan mendeklarasikan Iskandar sebagai cawapres pada Pilpres Indonesia 2024.
Sebelum pengumuman tersebut, PKB sudah setuju untuk mendukung Prabowo Subianto dalam pemilu, sehingga PKB menarik diri dari koalisi.
Menanggapi pengumuman tersebut, Partai Demokrat di bawah mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono menarik dukungannya terhadap pencalonan Baswedan.
Kehidupan pribadi
Ia menikah dengan Rustini Murtadho pada tahun 1995.
Menurut Iskandar, ia memanggil empat tokoh politik besar ( Megawati Soekarnoputri, Taufiq Kiemas, Abdurrahman Wahid, dan Eros Djarot ) untuk meyakinkan mertuanya saat melamar.
Pasangan ini memiliki tiga anak yang lahir pada tahun 1996, 2000 dan 2003.
Pada tahun 2017, beliau mendapatkan gelar doktor honoris causa dari Universitas Airlangga.
Beberapa dosen di universitas memprotes pemberian tersebut, dengan alasan kegagalan prosedural.
Semoga bermanfaat.
