Prabowo merupakan calon Presiden dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Adapun Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia periode 2019-2024.
Prabowo Subianto merupakan Menteri Pertahanan Republik Indonesia periode 2019-2024.
Pria kelahiran Jakarta, 17 Oktober 1951 ini merupakan anak ketiga dari empat bersaudara pasangan Soemitro Djojohadikoesoemo dan Dora Marie Sigar.
Prabowo berasal dari salah satu keluarga terpandang di Indonesia.
Ayahnya merupakan seorang politisi Partai Sosialis Indonesia sekaligus pendiri dan dekan pertama Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Soemitro juga menduduki jabatan sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian periode 1950-1951, Menteri Keuangan periode 1952-1953 dan 1955-1956, Menteri Perdagangan periode 1968-1973, dan Menteri Riset periode 1973-1978.
Sedangkan, ibunya adalah seorang perawat bedah dan pemain bridge. Prabowo juga cucu dari Raden Mas Margono Djojohadikusomo yang merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara Indonesia (DPAS) pertama dan pendiri Bank Negara Indonesia (BNI).
Keluarga Djojohadikusumo merupakan keturunan dari Raden Tumenggung Kertanegara, seorang panglima laskar Pangeran Diponegoro.
Prabowo menghabiskan masa kecil di luar negeri karena ayahnya menentang kepemimpinan Presiden Soekarno.
Prabowo menempuh pendidikan sekolah dasar di Hong Kong.
Selanjutnya, dia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama di Victoria Institution Kuala Lumpur, Malaysia pada 1962-1963 dan Zurich International School di Zurich, Swiss pada 1963-1964.
Prabowo lulus sekolah menengah atas di The American School London, Inggris pada 1969.
Terinspirasi dari pamannya, Soebianto Djojohadikusomo, seorang perwira Tentara Keamanan Rakyat (sekarang TNI) yang gugur di perang Lengkong pada 25 Januari 1946, Prabowo memutuskan untuk menjadi seorang tentara.
Dia menempuh pendidikan militernya di Akademi Angkatan Bersenjata atau Akabri (sekarang bernama Akademi Militer) pada 1970.
Ketika itu, Prabowo satu angkatan bersama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Wirahadikusumah serta Ryamizard Ryacudu.
Meski satu angkatan dengan SBY, tapi mereka tidak lulus dalam tahun bersamaan.
SBY lulus pada 1973, sedangkan Prabowo menyelesaikan pendidikan militernya setahun setelahnya.
Hal tersebut disebabkan Prabowo mendapatkan hukuman satu tahun pendidikan tambahan atas tindakan indispliner karena kabur ke Jakarta untuk menghadiri acara Titiek Soeharto.
Ketika itu, Akabri dipimpin oleh Jenderal Sarwo Edhie Wibowo yang merupakan ayah Ani Yudhoyono, istri SBY.
Pada 1976-1985, Prabowo bertugas sebagai komandan pelton termuda di Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha) dengan misi penangkapan Nicolau dos Reis Lobato.
Nicolau merupakan pendiri dan Wakil Ketua ADST yang berubah nama menjadi Fretilin.
Dia juga merupakan Perdana Menteri pertama Timor Leste.
Prabowo kemudian melanjutkan pendidikan militernya The Military Freefall School, John F. Kennedy Special Warfare Center and School, Amerika Serikat dan Special Forces Officer Fort Benning, Amerika Serikat pada tahun 1981.
Dia juga melanjutkan pendidikan antiteror di Grenzschutzgruppe 9, Jeman Barat.
Sekembalinya ke Indonesia, Prabowo menikahi Siti Hediati Harjadi Soeharto atau Titiek Soeharto pada 8 Mei 1983.
Titiek merupakan anak keempat dari Presiden Soeharto dan Siti Hartinah.
Dari pernikahan tersebut, Prabowo dan Titiek dikaruniai satu anak, yaitu Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Hediprasetyo (1984).
Pada 1983, Prabowo juga menjabat sebagai Komandan Detasemen 81 Kopassus hingga 1985.
Selanjutnya, dia menjabat Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara Kostrad pada 1985-1987.
Prabowo lalu menjabat sebagai Komandan Grup 3/Sandi Yudha Kopassus pada 1993.
Selanjutnya, Prabowo menjabat sebagai Wakil Komandan Kopassus di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal Agum Gumelar dan Brigadir Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo.
Prabowo diangkat sebagai Komandan Jenderal Kopassus Operasi Sat-81 Gultor.
dengan pangkat Mayor Jenderal pada Desember 1995.
Dia lalu diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) pada 20 Maret 1998.
Setelah Soeharto lengser dari jabatan presiden pada Mei 1998, Prabowo kemudian dimutasi menjadi Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI di Bandung.
Karena mutasi itu, Prabowo pernah dikabarkan bertengkar hebat dengan BJ Habibie.
Hal itu pun menyebabkan jabatannya dicopot karena Prabowo nekad menggerakkan pasukannya mengepung Istana Negara selama 17 jam tanpa koordinasi.
Dewan Kehormatan Perwira yang diketuai Jenderal Subagyo Hadi Suswoyo mengadili Prabowo secara Pengadilan Militer dan memberhentikannya sebagai tentara pada 14 Juli 1998 dengan tujuh butir dakwaan.
Seusai pensiun dari militer, Prabowo pergi ke Yordania dan Eropa untuk mengembangkan bisnis di luar negeri.
Dia lalu kembali ke Indonesia dan membeli PT Kiani Kertas.
Prabowo juga mengembangkan berbagai usaha di bidang perkebunan, tambang, kelapa sawit, dan batu bara.
Prabowo tercatat telah memiliki dan memimpin dua puluh tujuh perusahaan di Indonesia dan luar negeri.
Selain itu, Prabowo masuk ke ranah organisasi dan menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) pada 2004-2009 dan 2010-2015.
Lalu, dia menduduki jabatan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pecak Silat Indonesia (PB IPSI) selama 2004-2025.
Prabowo juga mengemban jabatan sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2008-2013.
Pada 2004, Prabowo masuk ke dunia politik dengan bergabung ke Partai Golongan Karya (Golkar).
Kemudian, Prabowo bersama adiknya, Hashim Djojohadikusumo, Fadli Zon, serta Muchdi Purwoprandjono mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada 6 Februari 2008.
Ketika itu, dia menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra.
Pada 9 Mei 2008, Prabowo memutuskan masuk ke bursa Pilpres 2009 menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri yang didukung Gerindra, PDIP, PNI Marhaenisme, Partai Karya Perjuangan, Partai Buruh, Partai Persatuan Nadhlatul Ummah Indonesia, Partai Sarikat Indonesia, Partai Merdeka, dan Partai Kedaulatan.
Namun, pasangan Megawati dan Prabowo kalah dari SBY dan Boediono yang melanjutkan masa pemerintahannya pada 2009-2014.
Kala itu, SBY-Boediono meraup suara sebanyak 73.874.562 (60,80%), sedangkan Megawati-Prabowo sebesar 32.548.105 (26,79%) dan JK-Wiranto 15.081.814 (12,41%).
Belum puas satu kali pencalonan, Prabowo mencalonkan diri kembali sebagai presiden berpasangan dengan Hatta Rajasa pada Pilpres 2014.
Pencalonan keduanya kembali menelan kekalahan dari pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Pada Pilpres 2019, Prabowo kembali mencalonkan diri untuk ketiga kalinya berpasangan dengan Sandiaga Uno.
Lagi-lagi Prabowo-Sandiaga kalah melawan pasangan Joko Widodo dan Maruf Amin yang menjabat pada periode 2019-2024.
Pada 23 Oktober 2019, Prabowo ditunjuk dan dilantik oleh Jokowi sebagai Menteri Pertahanan periode 2019-2024.
Pada masa kepemimpinannya sebagai menteri, Prabowo telah memperkuat kerja sama pertahanan dan keamanan dengan negara Asia, pengembangan industri pertahanan nasional, memperbanyak armada untuk TNI, serta mengusulkan adanya program wajib bela negara.
Pada 13 November 2023, Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam pemilihan umum 2024.
Prabowo dibersamai Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dengan usungan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, dan Partai Bulan Bintang (PBB).
Adapun, pasangan tersebut mengusung visi yakni “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.
Sementara itu, misi yang diluncurkan Prabowo dan Gibran antara lain memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur; serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Kemudian, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; serta membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Selain itu, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; serta memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
